Bojongsari, Depok – Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Pusdiklat Kemdikbud, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d. 14 Februari 2019 ini yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Melalui refleksi penilaian pendidikan, kemdikbud mengajak untuk melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd turut hadir dalam RNPK 2019 bersama 1200 peserta lainnya. Disimaknya dengan seksama refleksi penilaian pendidikan tersebut yang akan dibawanya pulang ke kota asal, untuk juga dijadikan refleksi demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Cirebon.
Berdasarkan hasil penilitian yang dilansir oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdibud, pertumbuhan mutu pendidikan masih belum optimal. Hal ini tergambar dari hasil PISA, TIMMS, UN dan AKSI bahwa hasil belajar siswa Indonesia masih kurang dan tidak ada peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir.
Disamping itu investasi yang dikucurkan untuk meningkatkan mutu guru masih belum menunjukkan hasilnya. Sementara sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan pun belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran.
Penilaian sebagai penggerak mutu pembelajaran dilaksanakan melalui ujian nasional. Betul, Ujian nasional bukan segalanya tetapi tanpa ujian nasional, akuntabilitas pencapaian siswa terhadap standar kompetensi lulusan/SKL menjadi bias.
Kategori sekolah di Indonesia berdasarkan hasil UN 2018 dengan rentang nilai sangat baik (>85) hanya 1 % saja, untuk jenjang SMP 43 sekolah. Sementara itu untuk sekolah dengan kategori kurang (<55) pada jenjang SMP masih sangat dominan yakni sebesar 61,66 %.
Untuk meningkatkan sekolah dari kategori kurang hingga mencapai kondisi penilaian sangat baik, pemerintah akan melakukan intervensi dalam peningkatan mutu guru, pemenuhan standar pelayanan minimal, penguatan performa siswa, peningkatan akuntabilitas sekolah, penguatan tata kelola dari aspek pendanaan dan kelembagaan, pengembangan model-model pembelajaran dan pemberian dotongan untuk melakukan inovasi.
RNPK Tahun 2019 ini mengusung tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan” yang dilaksanakan melalui diskusi, sidang pleno, pameran dan pemutaran film. Beberapa narasumber yang dihadirkan diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sanjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Dalam sidang pleno dibahas mengenai strategi pengembangan SDM berkuakitas; Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan; Hubungan Pusat dan Daerah mengenai Pendidikan dan Kebudayaan; Dukungan dana desa untuk pendidikan dan kebudayaan; Pengawasan dan antikorupsi anggaran pendidikan. Beberapa praktik baik yang mengemuka pada RNPK 2019 diantaranya penataan dan pengangkatan guru, revitalisasi pendidikan vokasi, sistem zonasi pendidikan, pemajuan kebudayaan dan penguatan sistem perbukuan/literasi.
Semoga tiga tujuan utama RNPK 2019 yaitu sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membahas rencana kerja tahun 2020; memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang merata dan berkeadilan; dapat menghasilkan rekomendasi, komitmen, dan program yang dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. (Lisy)