CIREBON – Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud, Dr. Muhammad Hasbi, M.Pd membawa 5 issue Pendidikan Anak Usia Dini yang terjadi di Indonesia ke Kota Cirebon pada Senin (18/3/2019). Issue PAUD tersebut disampaikannya kepada para pengelola dan pendidik PAUD Kota Cirebon di Aula Disdik. Issue pertama yang disampaikanya pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Kadisdik, Kabid Pembinaan PAUD-PNF dan Kabid Pembinaan Ketenagaan itu terkait dengan APK PAUD.
Menanggapi pernyataan Kadisdik, Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd terkait dengan APK PAUD Kota Cirebon yang berada diangka 60%, Muhammad Hasbi mengatakan bahwa hal tersebut masih harus terus ditingkatkan. Dengan angka tersebut Dinas Pendidikan melalui Bidang PAUD-PNF masih harus bekerja keras agar seluruh anak usia dini dapat terlayani mengingat pentingnya peran PAUD.
“PAUD itu penting karena berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang anak yang mengikuti PAUD cenderung memiliki prestasi yang lebih baik daripada anak yang tidak mengikuti PAUD. Anak yang mengikuti PAUD memiliki tingkat drop out dan angka mengulang yang lebih rendah. Dan pada jangka panjang anak yang mengikuti PAUD memiliki kesejahteran yang lebih baik”, kata M. Hasbi.
Issue yang kedua adalah Angka 1 Desa 1 PAUD. Didaerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih banyak desa yang belum memiliki PAUD. Beruntungnya Kota Cirebon bukan hanya 1 desa 1 PAUD tetapi hampir seluruh RW sudah ada layanan PAUD. Yang menarik adalah issue yang ketiga yaitu Ikrar Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam implementasi wajib belajar PAUD minimal 1 tahun sebelum masuk SD.
Direktur Pembinaan PAUD itu mengajak Kota Cirebon untuk mengikuti jejak Kab/Kota lain di Indonesia yang sudah ikrar 1 tahun PAUD sebelum masuk SD. “Kami tunggu undangan dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon di Jakarta untuk mengadakan workshop dengan mendatangkan berbagai stake holders terkait, untuk membahas mengenai ikrar tersebut”.
Issue keempat terkait dengan pengembangan PAUD yang holistik integratif. M. Hasbi mengajak agar seluruh satuan PAUD memposisikan diri sebagai pusat intervensi tumbuh kembang anak. Sehingga Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas PPPA dan Dinas Sosial mempunyai data yang sama terkait data anak yang sudah diintervensi dengan pendekatan PAUD holistik integratif. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan hak atas 5 kebutuhan esensialnya terkait dengan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan.
Dia mengatakan, “Perubahan paradigma PAUD dari gerakan kuantitas menjadi gerakan kualitas merupakan issue kelima yang akan saya sampaikan. PAUD mulai menjadi gerakan kuantitas sejak tahun 1995, sehingga PAUD tumbuh menjamur, siapa saja boleh membuka PAUD dengan tempat pembelajaran seadanya, ada yang dirumah, dibaperkam dan dibawah jembatan. Akibatnya seiring dengan perkembangan saat ini dimana PAUD mulai dituntut kulaitasnya maka lembaga PAUD saat ini jarang yang terakreditasi A. Untuk merubah paradigma ini dinas pendidikan dalam hal ini bidang PAUD-PNF mempunyai tantangan pekerjaan yang sangat berat”.
“Dari kelima issue tersebut saya mengajak kita semua untuk melakukan beberapa gerakan PAUD. Yang pertama adalah gerakan menuju PAUD berkualitas yang menyelenggarakan layanan PAUD holistik integratif. Selain itu saya juga mengajak melakukan gerakan satu data untuk PAUD Indonesia. Gerakan The Source Sharing atau berbagi sumber daya antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Komunikasikan kepada guru PAUD dan TK bahwa Medikbud telah melarang : 1). Les calistung di TK, 2). Les calistung di SD kelas rendah dan 3). Tes calistung ketikan masuk SD”, pungkasnya mengakhiri pembinaannya di Kota Cirebon. (Lisy)
Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.