Ini peringatan bagi pihak-pihak yang suka memaksa-maksa, atau melakukan praktek suap dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada tahun ini, jika ditemukan pelanggaran aturan PPDB akan berurusan dengan pihak kepolisian. Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldy menyatakan siap mengamankan proses PPDB. Pihaknya yang paling terdepan menghadapi pihak-pihak yang akan mengganggu bahkan merusak sistem pendidikan yang ada di kota ini.

“Kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin merusak sistem pendidikan di kota Cirebon. Apalagi ada yang ingin berkolusi, bernepotisme dan korupsi untuk menitipkan anak. Pa kepala dinas tak perlu khawatir, saya akan berada di depan. Insha Allah sebagai kapolres saya akan menjaga sistem PPDB supaya tak ada orang yang mengganggu, yang coba-coba mengancam,” tegas kapolres yang pernah jadi penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) ini di aula Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Jumat (10/5).

Penegasan itu disampaikan kapolres di depan kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Cirebon dalam acara sosialisasi PPDB 2019. Menyusul aturan baru PPDB yaitu Peraturan Walikota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019. Kapolres hadir di depan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs H Jaja Sulaeman, M.Pd bersama Sekretaris Dinas Drs H Adin Imaduddin, Plt Kabid Dikdas Drs Nurdin, M.Pd beserta jajaran dinas.

Sikap tegas kapolres ini merupakan bentuk komitmen pihaknya menjaga integritas dunia pendidikan. Menurut lulusan Akpol 2001 ini, dunia pendidikan harus steril dari berbagai kepentingan yang akan mengganggu dan merusak sistem. Masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh dunia pendidikan masa kini. Maka, sistem yang harus bekerja dalam lingkungan pendidikan harus ideal (normatif). Anak-anak dibiarkan untuk memahami kehidupan ini secara ideal. PPDB merupakan pintu awal perbaikan sistem pendidikan.

“Praktek KKN itu hal yang haram terjadi di lingkungan pendidikan. Apa-apa yang terjadi di pendidikan harus hal yang ideal. Jika kemudian kelak anak-anak berbeda kenyataan dalam kehidupan lain itu hal lain. Yang terpenting mereka saat sekolah harus memahami ilmu yang baik,” ujarnya yang mengaku prihatin dengan sikap orangtua yang kadang merecoki tugas guru demi nilai anaknya. Sebagai orangtua, kapolres mengaku tak terlalu penting dengan nilai angka bagi anak-anaknya karena hanya selembar kertas. Ia lebih menekankan skill, knowledge dan attitude bagi anak-anak. Anak-anaknya yang penting paham apa yang ia pelajari.

Kapolres Ciko yang bertugas pada 2018 lalu ini menyambut baik sistem zonasi PPDB online. Keuntungan sistem online bisa mencegah terjadinya praktek KKN. Selain itu, sistem zonasi menghilangkan perbedaan pencitraan sekolah bagus dan tidak. Seperti yang terjadi di Australia, negara yang pernah ia tinggali selama dua tahun pendidikan bersama anak dan isterinya. Pola pikir lama diskriminasi status sekolah malah akan membawa dampak buruk bagi guru, siswa bahkan orangtuanya. Bisa kehilangan semangat belajar atau sebaliknya terbebani menjadi warga sekolah favorit. (PaDE)

POLISI SIAP AMANKAN PPDB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram