CIREBON-Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebom menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 di Aula Dinas Pendidikan. Perwal tersebut mengenai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Diselenggarakan pada hari Selasa, 30 April 2019 sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs. H. Adin Imaduddin Nur.

 

“Pedoman ini merupakan ketentuan terkait dengan pemberian tunjangan PNS, untuk itu kepada para koordinator tata usaha, pembuat daftar gaji dan admin presensi SMP dan koordinator wilayah eks. UPT Pendidikan Kecamatan yang hadir pada sosialisasi ini agar menyimak dengan baik hal-hal yang akan disampaikan oleh para narasumber dari BKPPD”, himbau Sekdis. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sujana, S.Pd, M.Pd serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Nia Nurul Hayat, S.Pd menganggukkan kepala pertanda mendukung himbauan Sekdisdik.

Sosialisasi yang ditujukan kepada 60 orang itu dibawakan oleh dua orang narasumber. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKPPD, Bambang Irianto, SKM, MKM menyampaikan bahwa Perwal tersebut sangat penting karena Perwal ini akan mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2019. “Hal yang paling krusial yang membedakan antara Perwal 47 tahun 2018 dengan Perwal penggantinya yaitu Perwal 7 Tahun 2019 ini adalah dikeluarkannya CPNS dari hak TPP bahwa CPNS tidak berhak mendapatkan TPP. Hal ini merujuk pada temuan BPK bahwa yang berhak mendapat tunjangan adalah PNS”.

 

Sementara itu menurut Kepala Sub Bidang Pengangkatan, Pemberhentian dan data ASN BKPPD Kota Cirebon, Moh. Riswanto, SH, MH menyatakan bahwa absensi dilakukan pada mesin absensi sidik jari di Perangkat Daerah masing-masing. “Bisa saja absen di tempat lain tetapi tidak akan terekam dalam sistem sehingga dianggap tidak absen. Bagi para admin presensi akan ada beberapa fitur tambahan yang menyesuaikan dengan Perwal 7 tahun 2019 ini. Khususnya untuk guru, karena guru tidak memiliki hak cuti tahunan maka fitur cuti secara otomatis tidak dapat diakses”, ungkapnya.

Pihaknya juga mengingatkan kepada para guru, manakala akan mengajukan cuti yang dapat diprediksi, seperti cuti besar untuk kegiatan keagamaan, cuti melahirkan, dan cuti tahunan, hendaknya mengajukan permohonan cuti jauh-jauh hari. Kecuali untuk cuti sakit yang tak dapat diprediksi maka pengajuan cutinya sesuai dengan tanggal kejadian sakit.

 

Riswanto juga menambahkan bahwa pemberian tunjangan ini akan terkoneksi dengan penilaian SKP Online. Kabarnya mulai pertengahan tahun ini akan ada dua SKPD yang akan menjadi pilot project SKP Online. Kedua SKPD tersebut adalah BKPPD dan DKIS. Tahun depan yakni 2020 akan diberlakukan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. (Lisy)

BKPPD SOSIALISASIKAN PERWAL 7 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN ASN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram