CIREBON – Dinas Pendidikan Kota Cirebon selenggarakan rapat internal guna membahas PPDB Tahun 2019. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan tersebut dilaksanakan pada Jumat (29/3/2019) di aula kantor setempat. Jajaran Disdik terutama dari Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar hadir dalam kesempatan itu, ditambah dengan perwakilan dari MKKS, K3S SD, Dewan Pendidikan dan PGRI.

 

Menurut Sekdis, Drs. H. Adin Imaduddin Nur, rapat tersebut bertujuan untuk membahas draft Peraturan Wali Kota Cirebon tentang PPDB tahun 2019. “Ini merupakan rapat pertama untuk menggali masukan-masukan dari internal Dinas Pendidikan. Selanjutnya akan dibentuk tim kecil untuk membahas lebih teknis setelah mendapatkan masukan-masukan hari ini. Kedepan kita akan bahas draft Peraturan Wali Kota ini dengan ekternal dinas”.

 

Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, M. Nurdin, S.Pd, MM, draft Peraturan Wali Kota tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. “Peraturan Wali Kota ini rencananya berlaku tidak hanya untuk tahun ajaran 2019/2020 saja tetapi akan berlaku pada tahun berikutnya. Untuk tiap tahun akan dibuat keputusan tersendiri terkait dengan penentuan jumlah rombongan belajar”.

 

Sementara itu terkait dengan jumlah peserta didik akan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk SD jumlah peserta didik per rombel sebanyak 28 siswa. Sementara untuk SMP jumlah peserta didik per rombel sebanyak 32 siswa. Ketentuan mengenai jumlah siswa per rombel tersebut sesuai dengan standar pelayanan minimal. Namun begitu peserta rapat yang hadir, khususnya yang berasal dari sekolah dengan jumlah peserta didik yang sedikit mengeluhkan biaya operasional sekolah.

Sebut saja Hanan, Kepala SDN Pulasaren mengatakan apabila jumlah peserta didik per rombel 28 orang maka dana bantuan operasional yang diterima tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah. “Bantuan operasional sekolah dihitung per siswa, bila jumlah siswanya sedikit maka dana BOS yang akan diterima juga kecil. Dengan jumlah BOS yang kecil maka tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang ada”, keluhnya.

 

Menanggapi keluhan tersebut plt. Kabid Pembinaan Dikdas mengatakan, “ketentuan jumlah siswa per rombel adalah sesuai dengan standar proses. Hal ini bertujuan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui ketercapaian 8 standar nasional pendidikan. Untuk sekolah yang memenuhi 8 SNP tersebut maka akan mendapat BOS Kinerja”.

Kepala Dinas Pendidikan, Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd yang hadir menyusul usia membuka kegiatan peningkatan mutu mengatakan bahwa berdasarkan hasil rakor dengan Kemendikbud, Kabupaten/Kota wajib mengikuti ketentuan PPDB sebagaiman diatur dalam Permendikbud 51 Tahun 2018. Pelanggaran terhadap ketentuan itu akan dikenai sanksi berupa pengurangan bantuan pemerintah pusat dan/atau realokasi dana operasional sekolah, sebagaimana bunyi pasal 41 huruf b. “Saya mengajak pihak yang berkepentingan dengan PPDB untuk mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018”, pungkasnya. (Lisy)

 

DISDIK SELENGGARAKAN RAPAT INTERNAL PEMBAHASAN PPDB 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram