Para Kepala Sekolah Dasar Negeri di UPT Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk merasa gelisah. Kegelisahan itu disebabkan oleh kondisi PTK yang ada di sekolah masing-masing. Kekurangan guru PNS hampir terjadi disetiap sekolah. Kekurangan guru kelas, guru PAI dan guru olahraga. Meskipun saat ini bisa diatasi dengan adanya guru honorer yang keberadaannya telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon, menimbulkan kekhawatiran yang lain. Jika guru honorer tersebut menjadi CPNS, dan ditempatkan di sekolah yang lain, siapa yang akan menggantikannya.

“Penerimaan CPNS di Kota Cirebon hanya untuk guru kelas dan guru PAI, itupun belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Ditambah lagi ketiadaan kuota guru olahraga pada CPNS di Kota Cirebon mengakibatkan guru honor bidang olahraga banyak yang menjajal keberuntungan di luar daerah. Jika mereka diterima, siapa yang akan menggantikannya ?” keluh Ina Suhaeni, Kepala SDN Karang Anom 3.

Keluhan kepala sekolah itu disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, di aula UPT Pendidikan Kec. Lemahwungkuk, rabu (3/10). Hari ini, Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd didampingi Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dra. Hj. Sri Wahyuning Hadi, M.Si melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja kepala SDN di Kec. Lemahwungkuk. Menanggapi hal tersebut kadisdik mengatakan bahwa usulan kebutuhan pegawai termasuk guru sudah disampaikan kepada Wali Kota Cirebon melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon.

“Kebutuhan pegawai termasuk kebutuhan guru sudah kami usulkan kepada Wali Kota Cirebon melalui Kepala BKPPD. Adapun penentuan kuota untuk pengadaan CPNS bukan menjadi kewenangan dinas pendidikan. Kewenangannya ada di BKPPD Kota Cirebon. Kita bisa mengatur penempatan pegawai, sesuai kebutuhan yang ada pada masing-masing sekolah, baik PNS maupun yang Non PNS. Kepala sekolah agar membuat laporan kondisi kepegawaian yang ada di sekolah masing-masing.”

Kepala Dinas Pendidikan juga mengatakan bahwa perhatian Pemerintah Daerah kepada PTK honorer sudah selangkah lebih maju. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkanya SK Wali Kota Cirebon tentang Penetapan dan Penugasan PTK Honorer. Hal itu mempunyai dampak yang sangat positif bagi guru honorer, yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan NUPTK. Yang selanjutnya apabila persyaratan yang lainnya terpenuhi bisa bersaing mendapatkan Tunjangan Profesi Guru.

Perhatian lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PTK Honorer yaitu berupa insentif dari APBD Kota Cirebon.

“Alhamdulillah meskipun secara jumlah insentif yang diberikan masih relatif kecil yaitu tiga ratus ribu rupiah per bulan pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 akan mendapat kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah PTK honorer yang mendapat insentif sebanyak 750 orang, tahun 2019 akan diberikan kepada 1088 orang. Nilainya pun naik direncanakan akan dinaikkan.”

Disamping itu, baru-baru ini, Pemerintah Daerah juga mencoba memperhatikan PTK Honorer dari aspek perlindungan kesehatan melalui program BPJS. Dengan perhatian yang diberikan Pemerintah Daerah kepada para PTK Honorer, kepala sekolah tidak perlu merasa terlalu khawatir. Selanjutnya kepala sekolah yang saat ini tidak lagi dibebani tugas mengajar, harus melakukan pembinaan PTK yang ada agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkrakter dan berkeadilan.

“Pembinaan kepada para guru agar dapat menjalankan tupoksinya sebagai tenaga professional perlu dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya dengan melakukan kunjungan kelas. Begitupun kepada guru honorer, agar dilakukan pemantauan terhadap kinerjanya. Penilaian kinerja honorer ini akan dijadikan bahan evaluasi pada saat pengukuhan kembali SK PTK honorer tersebut tahun depan”, pungkasnya. (Lisy)

KEGELISAHAN KEPALA SEKOLAH MANAKALA PTK HONORER JADI CPNS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram