Mulai awal pekan depan para peserta didik baru sekolah negeri di Kota Cirebon akan mengawali kehidupan baru. Mereka akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau biasa akrab disebut MOS (Masa Orientasi Siswa). Nah, pelaksanaan MOS sejak 2016 ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh sekolah agar tidak menjadi pelanggaran.

Apa saja rambu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ? Mari kita lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Dalam Pasal 5 ada beberapa point ketentuan teknis hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan MPLS.

Hal teknis antara lain, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru. Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara. Dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memada,; dan dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

“Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif, dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya. Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah,” tulis Permendikbud yang masih berlaku jadi acuan MPLS tahun 2018 sekarang.

Aturan itu juga dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dan dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

Untuk mengingatkan Permendikbud dua tahun lalu itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hamid Muhammad, P.hD dengan menerbitkan surat edaran. Surat Edaran nomor 4226/D/TU/2018 tentang PLS tahun 2018 itu ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi dan Kota/Kab serta Kepala Sekolah.

Menurut Hamid Muhammad, pelaksanaan PLS tahun ini berpedoman pada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016. Kegiatan PLS diawali dengan menghadirkan orangtua siswa baru untuk mendapatkan penjelasan tentang profil sekolah. Selanjutnya menyerahkan peserta didik baru kepada pihak sekolah.

“Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PLS. Sedangkan Dinas Pendidikan wajib mengawasi. Jika terjadi pelanggaran Dinas wajib menghentikan PLS dan diberikan sanksi sesuai Pasal 7 dan 8 Permendikbud,” tandas Dirjen Dikdasmen dalam Surat Edaran Tanggal 11 Juli 2018. (PaDE)

INILAH RAMBU-RAMBU MPLS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram